PT Newmont Nusa Tenggara

KEJAKSAAN BERKASKAN KASUS KAPAL DISHUB DAN PNPM GSC LUNYUK

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kajari Sumbawa Paryono SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB di ruang kerjanya Senin (26/09) kemarin menyatakan kalau penyidiknya saat ini sedang melakukan proses pemberkasan terhadap dua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dijadikan skala prioritas yakni kasus pengadaan kapal printis pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Sumbawa yang melibatkan dua orang tersangka dan kasus penggunaan dana bantuan pusat untuk menunjag kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC) di Kecamatan Lunyuk yang melibatkan seorang pengelola kegiatan sebagai tersangka.
Diakui Kajari Paryono, bahwa keterlambatan penuntasan pemberkasan terhada kedua kasus tersebut plus satu kasus lainnya yakni proyek pembangunan bendung suplesi Sebewe di Kecamatan Moyo Utara Sumbawa yang melibatkan tiga orang tersangka, lebih disebabkan karena keterlambatan kedatangan tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.
Perhitungan atas jumlah nilai kerugian negara dari sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut telah dilakukan oleh tim BPKP terang Kajari Paryono, akan tetapi untuk menuntaskan proses pemberkasan perkara tentu harus ada keterangan dari ahli BPKP yang menerangkan secara detail tentang kerugian negara dimaksud.
Untuk kasus pengadaan angkutan kapal perintis Dishubkominfo Sumbawa tahun 2009 yang melibatkan dua orang tersangka mantan Kadishubkominfo Sumbawa (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) berinitial AW SH dan oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setempat berinitial Arf ST MT, dengan nilai kerugian negara mencapai sekitar Rp 272.675.000 maupun kasus PNPM-MP/PNPM-GSC Lunyuk tahun 2013 dengan melibatkan seorang tersangka berinitial TS SE dengan nilai kerugian negara ratusna juta rupiah itu baru beberapa hari lalu keterangan ahli dari BPKP diperoleh oleh tim jaksa penyidik sehingga langsung dilakukan pemberkasan.
Sedangkan untuk kasus pelaksanaan proyek bendung suplesi Sebewe di Desa Sebewe Kecamatan Moyo Utara Sumbawa yang menelan anggaran pembangunan tahun 2009 lalu senilai Rp 1.950.000.000 (sekitar Rp 1,9 Miliar lebih) yang melibatkan tiga orang tersangka berinitial SM selaku kontraktor pelaksana kegiatan, HLM selaku Direktur PT Ngadek Jaya dan MS oknum Pengawas Proyek (kini pensiunan PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumbawa, dengan jumlah kerugian negara ditaksir mencapai sekitar Rp 1.642.899.000 ( sekitar Rp 1,6 Miliar lebih ) sambung Kajari Paryono sejauh ini belum dapat dilakukan proses pemberkasan perkaranya karena masih menunggu pemeriksaan ahli BPKP.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply