Pemerintah Kecamatan Alas Komit Berantas Illegal Loging dan Illegal Mining

0
621
loading...
loading...

Alas, Gaung NTB
Maraknya kasus illegal loging/illegal mining yang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Sumbawa, membangkitkan kesadaran kolektif bersama untuk terus berikhtiar, agar kerusakan hutan dapat diminimalisir.
Terkait hal itu, Bupati Sumbawa melalui instansi terkait terus melakukan berbagai upaya seperti melaksanakan operasi gabungan dengan melibatkan TNI, Polri, Satuan Pol PP, KPH, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tokoh agama/tokoh masyarakat.
Semua ini untuk memperkecil ruang gerak pelakunya. Petikan di atas merupakan surat resmi Bupati Sumbawa kepada seluruh Camat se Kabupaten Sumbawa, No. 522.1/1137/Hutbun/2016, tanggal 6 September 2016, perihal penanganan Illegal loging dan Illegal Mining.
Menanggapi surat tersebut, Camat Alas, Lukmanuddin SSos, melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak untuk membahas hal itu, di Aula kantor camat, Rabu (21/9), guna membuat kesepakatan, komitmen maupun rekomendasi terhadap illegal mining/illegal loging.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Alas, Kompol M Jafar, Koramil 1607-04/Alas, Serda Musa, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumbawa, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa, BPM-LH Kabupaten Sumbawa, Bagian Hukum Setda Sumbawa, LSM, Tokoh agama, tokoh masyarakat, UPT, Kepala Desa, Ketua BPD dan para kepala sekolah, perwakilan pemilik gelondong maupaun perwakilan penambang illegal yang ada di Kecamatan Alas.
Pantauan langsung Gaung NTB, saat berjalannya rapat tersebut sempat terjadi debat mulut dan adu argumentasi antara peserta rapat dan bahkan sempat memanas, namun tidak sampai adu jotos serta berjalan dengan aman dan lancar.
Bahkan rapat tersebut juga menghasil rekomendasi dan kesepakatan bersama yang isinya pertama mengusulkan kepada Bupati Sumbawa untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di wilayah Kecamatan Alas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua memeinta masyarakat, khususnya pelaku-pelaku illegal mining/illegal loging untuk melakukan pengurusan izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin, maka akan ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga, mendesak Dinas Pertambangan dan Energi untuk memfasilitasi pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diusulkan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok maupun badan hukum sampai dikeluarkannya IPR. Selama izin belum diterbitkan maka aktifitas pertambangan tanpa izin (PETI) dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dihentikan dan apabila masih dilakukan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya, semua stakeholder terkait illegal mining dan illegal loging agar selalu berkonsultasi, berkoordinasi dan bermusyawarah dalam penanganan masalah illegal mining dan illegal loging. Dan terakhir mengharapkan diharapkan kepada dinas terkait untuk melakukan sosialisi.

loading...

LEAVE A REPLY