Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

0
1648
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal melalui Direktorat Perencanaan Kawasan Pedesaan menggelar pertemuan persiapan rencana penyusunan pembangunan pedesaan di Kabupaten Sumbawa, kegiatan tersebut berlangsung di rapat Lantai 1 Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (7/9/) lalu.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sumbawa, Sekda Kabupaten Sumbawa, perwakilan Direktorat Perencanaan Kawasan Pedesaaan Kementerian PDT RI beserta tim, serta beberapa SKPD terkait.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs H Rasyidi yang membuka pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa ada 3 bakal calon kecamatan yang akan dijadikan kawasan bakal pedesaan yaitu Kecamatan Utan, Moyo Hilir dan Moyo Utara. Ketiga kecamatan tersebut jelasnya, disesuaikan dengan kondisi lapangan dan masukan dari Kementerian PDT RI.
Kabupaten Sumbawa sendiri jelas H Rasyidi, diminta untuk dibentuk tim koordinasi tingkat kabupaten dan kecamatan dan perlu adanya rembuk bersama masyarakat desa untuk mengelola suatu kawasan, serta akan diadakan pendampingan dari pemkab kepada masyarakat desa.
Sementara itu Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Mahmud Abdullah dalam arahan berharap agar pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dengan baik, karena dengan besarnya jumlah dana desa yang bila tidak diarahkan dengan baik maka penggunaannya akan tidak terkendali.
Kepada SKPD terkait H Mo—sapaan akrab Wakil Bupati Sumbawa, berharap agar segala sesuatunya dikoordinasikan sehingga semua pihak berjalan dengan lancar.
Ditempat yang sama Kepala Sub Direktorat Perencanaan Kawasan Pedesaan, Rafdinal MTP menyampaikan, sasaran prioritas nasional dalam RPJMN yaitu pengurangan 5000 desa tertinggal dan penambahan 2000 desa mandiri, serta pembangunan 39 kawasan perdesaan. Untuk mencapai sasaran tersebut jelasnya, pembangunan kawasan dilakukan secara sinergis antar berbagai komponen (korporasi, masyarakat) sehingga perlu sinkronisasi pengembangan kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan jelasnya, adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
Beberapa hal yang harus diperhatikan lanjut Rafdinal, diantaranya kegiatan pertanian dan pemanfaatan SDA tempat permukiman kawasan perdesaan tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial, ekonomi perdesaan kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat nilai strategi/prioritas kawasan Keserasian pembangunan antar wilayah keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan RPJMD, RTRW kabupaten/kota.
Sinergisme secara holistik komprehensif dan keterpaduan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai apsek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan bersama. Keseimbangan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, dan antara kebijakan pusat, daerah dan kepentingan desa/masyarakat. Serta dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.
“Dalam lima hari kedepan, tim yang berjumlah 5 orang akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan, targetnya, awal Oktober 2016 dokumen–dokumen pendukung sudah terkumpul dan bisa dilaporkan kepada Gubernur NTB, dengan indikasi keberhasilannya, masyarakat berkomitmen untuk membentuk sebuah komunitas yang bisa meningkatkan taraf hidup disekitarnya,” demikian Rafdinal.

loading...

LEAVE A REPLY