Wisata

JAKSA AJUKAN KASASI ATAS KASUS LINGKUNGAN HIDUP PT WIRATHA

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa dibawah koordinator Kasi Pidum Jaksa Feddy Hantyo Nugroho SH Rabu (07/09) lalu menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan banding Pengadilan Tinggi Mataram yang menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa Anak Agung Putu Partama Yasa (43) Direktur PT Wiratha Karya Bhakti Mataram dengan menguatkan (sama) dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar selama 1 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 1 Miliar Subsider 3 bulan kurungan dengan masa percobaan selama 2 tahun, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 109 jo psl 36 ayat (1) UU No 32 Tahun 2001 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak sesuai dengan tuntutan pidana sebelumnya selama 2 tahun penjara disertai denda Rp 1 Miliar Subsider 3 bulan kurungan.
Kenapa upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia harus dilakukan kata Kasi Pidum Kejari Sumbawa Feddy Hantyo Nugroho SH kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa (20/09) kemarin, disebabkan putusan pidana atas diri terdakwa pada tingkat peradilan pertama Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maupun Pengadilan Tinggi Mataram tidka sesuai dengan tuntutan pidana tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya, sebab dari sejumlah fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi terkait khususnya saksi ahli, keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diajukan maka perbuatan tindak pidana melanggar UU lingkungan hidup telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.
Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada awal Februari 2014 lalu bertempat di TKP pengembangan kawasan pariwisata Desa Kertasari Kecamatan Taliwang KSB, terdakwa selaku Direktur PT Wiratha Karya Bhakti telah membuka perintisan pembangunan jalan sepanjang 3,11 meter didalam kawasan tanah areal lingkungannya sekaligus membangun sebuah lokasi helipad dan Direksi Kit tanpa disertai dengan kelengkapan izin lingkungan, Analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan sejumlah izin prinsip lainnya sebagaimana diatur dengan jelas didalam UU lingkungan hidup.
Oleh karena itu putusan banding majelis hakim tinggi PT Mataram yang diketuai H Farid Fauzi SH dengan hakim anggota RR Suryandi SH MH dan I Wyn Arsadhi SH MH tersebut yang menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diketuai Hj Sri Sulastri SH MH yang menjatuhkan putusan pidana selama 1 tahun penjara disertai denda sebesar Rp 1 Miliar Subsider 3 bulan kurungan dengan masa percobaan selama 2 tahun itu haruslah dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana saat ini pihak Kejaksaan tengah menyelesaikan pembuatan memori kasasi atas kasus tersebut.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close