Sumbawa Barat

Warga Lingkungan Sampir A Kramat Gani Tolak TPU di Tengah Pemukiman

Taliwang, Gaung NTB – Warga lingkungan Sampir A Dusun Kramat Gani Kelurahan Sampir Kecamatan Telawang, secara tegas menyatakan penolakannya atas status lahan yang dibebaskan oleh pemdan untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Wilayah Sampir A, yang belum terlalu lama dimekarkan ini, menginginkan lahan seluas 1 hektar lebih itu, dijadikan pemukiman warga seperti lahan untuk kegiatan adat bagi warga setempat. “Saya mewakili warga sampai kapanpun menentang dan menolak dengan tegas bila lahan ini dijadikan pemakaman,” ungkap Ketua RT 20 Lingkungan Sampir A, Leto.

Pihaknya kata Leto, tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam rapat membahasan soal lokasi yang akan dijadikan TPU ini. Karena itu, ia berharap pemda meninjau ulang keputusannya tersebut. “Masalah pemakaman di wilayah Sampir A ini masih luas lokasinya,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Rt 06 Lingkungan Sampir B Kelurahan Sampir, M Salah, bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam rapat terkait permasalahan tersebut. Persoalan ini menurutnya, mulai terungkap setelah warga menyampaikannya dalam agenda Reses DPRD KSB, bahwa lahan tersebut telah dibebaskan pemda, dan bakal dijadikan TPU

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD KSB, Muhammad Hatta, saat melakukan reses di Lingkungan Sampir A, kala itu mengaku menerima sejumlah aspirasi warga setempat, terkait masalah pembebasan lahan TPU.
Hatta menegaskan pernah mengingatkan Lurah Sampir di hadapan masyarakatnya terkait dana pembebasan lahan tersebut. Ia pun tak menyangka jika akhirnya berujung menjadi satu persoalan yang dipertentangkan masyarakat. “Saua sudah ingatkan lurah supaya masalah ini dibicarakan dan disepakati bersama,” ujarnya.
Terhadap aspirasi yang telah ia terima langsung dari warga ini, Hatta menghimbau pemda untuk meninjau kembali persoalan ini atau setidaknya keputusan itu bisa dialih fungsikan, tanpa harus memaksa lahan tersebut dijadikan sebagai TPU.    

Menyikapi persoalan ini sambung Hatta, pihaknya akan memanggil Kabag Pemerintahan Setda, Lurah Sampir dan pemilik lahan untuk menelusuri tahapan pembebasan lahan ini. “Keluhan warga ini saya terima saat reses tanggal 11 Juli lalu,” tegasnya.

Secara terpisah, Kabag Pemerintahan, M Endang Ariyanto SSos, membenarkan jika pemda telah melakukan pembebasan lahan tersebut, yang ditanggung melalui anggaran APBD tahun 2016, dan akan diperuntukan bagi TPU sesuai kesepakatan yang disampaikan oleh Lurah Sampir. “Kalau ada warga yang menolak itu saya belum tahu persis, karena menurut Lurah Sampir masalah ini sudah disepakati bersama,” ungkapnya.
Infomasi yang diperoleh Gaung NTB, ini dari sejumlah sumber konon lahan tersebut telah dibebaskan Pemda KSB sebesar Rp 400 juta.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close