Tanahnya Digusur, Puluhan Petani Unjuk Rasa

0
992
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Puluhan petani yang tergabung dalam Front Keadilan Rakyat (FKR) menggerlar unjuk rasa terkait ratusan hektar lahan pertaniannya yang digusur PT Sumbawa Bangkit Sejahtera (PT SBS) di wilayah Mentingal desa Plampang kecamatan Plampang, (2/06) kemarin. FKR merupakan gabungan Gerakan Pemuda Demokratik (Gerpad), Jaringan Kreatif Samawa (Jankis), LSM Sapakat sumbawa bagian timur, dan Kelompok Pengolah Hutan Tani Rakyat (KPHTR). Aksi dimulai pukul 10.00 wita dengan titik start lapangan Pahlawan menuju kantor Pemda Sumbawa.

Koordinator aksi, Cempe Sastrawan dalam orasinya menyampaikan, aksi tersebut dilakukan karena ada perusahaan yang merampas tanah petani di wilayah Mentingal. Lebih jauh dia menyampaikan bahwa lahan pertanian dibuka oleh masyarakat pada tahun 2007 lalu dengan dasar Surat Keputusan Bupati nomor 669 tahun 2000, yang menjelaskan tanah yang ada di wilayah Borang dan Mentingal dibuka untuk keperluan pertanian dan bukan untuk dijual.

“SK tersebut untuk mengolah lahan pertanian bukan untuk dijual oleh oknum tertentu. Sejarah tanah tersebut ketika terbit SK Bupati tahun 2000 lalu yang kemudian dibuka oleh masyarakat pada tahun selanjutnya, dan ketika masuk perusahaan sekitar 3 tahun lalu, tanah tersebut dijual oleh mantan kepala desa Plampang beserta kroninya kepada pihak perusahaan, maka lahan yang tadinya dikelola masyarakat tani sebanyak 200 KK tersebut digusur perusahaan. Pihak perusaahaan merasa sudah membeli tanah seluas lebih kurang 400 hektar tersebut,” jelasnya.

Hal yang sama disampaikan Robi Sahrobi dalam orasinya, konflik yang timbul awal mulanya disebabkan oleh mafia tanah yang memanfaatkan SK Bupati untuk memperkaya dirinya. “Inilah awal dari konflik dan tergusurnya petani dari lahannya. Kami minta kepada pihak berwajib, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk usut tuntas pihak-pihak yang melakukan jual beli tanah Mentingal karena dengan dasar SK mereka memperkaya dirinya dan menindas masyarkat kecil sehingga kehilangan lahan pertaniannya,” ujarnya.

Hal lain jelasnya, pihak PT SBS juga melakukan penebangan kayu didaerah tersebut dan merusak hutan lindung serta ekosistemnya. “Penebangan kayu di hutan lindung Mentingal juga harus diusut karena merusak hutan, ribuan kubik kayu berbagai ukuran masih menumpuk di wilayah berang baru kecamatan Plampang. Kami berharap kasus penebangan kayu tersebut harus diusut juga”, sambungnya.

Setelah menyampaikan orasi, massa aksi langusng diterima oleh Wakil Bupati Drs H Mahmud Abdullah untuk berdialog. Dalam pertemuan tersebut, juru bicara petani Jaharuddin menjelaskan bahwa pihaknya juga mendapatkan kuasa berupa SK tahun 2009 sebagai turunan dari SK Bupati tahun 2000 lalu, namun lahan yang dimilikinya juga dijual.

“Kami juga memiliki SK yang diberikan warga Desa Plampang, pihak yang mendapat SK Bupati tahun 2000 lalu, pada saat penyerahan tersebut juga mengetahui kepala desa pada waktu itu, namun tanah kami pun telah dijual oleh mereka. Kami butuh kepastian hukum dan dukungan dari pemerintah,” harapnya.

Salah satu petani Mentingal, Jeduk pun menceritakan sejarah tanah tersebut dalam dialog. “Pada 2007 lalu sampai dengan sekarang masih kami garap. Kami membuka lahan tersebut dengan beberapa petani lainnya, terhitung ada 195 KK yang merupakan teman kami membuaka lahan, tapi setelah masuk perusahaan, tanah kami mau diambil,” ujarnya.

Ceduk juga bercerita selain tanahnya digusur para petani Mentingal sering diintimidasi dan mendapat represi dari aparat yang menjaga PT SBS. “Kami sering ditakut-takuti oleh tentara disana. Kami butuh perlindungan dari pemerintah agar tanah kami jangan digusur sebelum ada kepastian hukum. Satu hal lagi, kami tidak akan beranjak dari tanah kami, karena disanalah kami tinggal dari 2007 lalu, entah mau tinggal dimana lagi,” tuturnya.

Unjuk Rasa FKR Sumbawa 3Sementara itu Wakil Bupati yang memimpin langusung dialog tersebut menjelaskan, pihaknya akan melakukan kajian tentang kasus tersebut. “Kami belum mengerti betul dengan apa yang terjadi, siapa aja yang memiliki tanah disana, bagaimana proses kepemilikannya, dan bagaimana proses jual belinya. Nanti kami panggil semua pihak yang terkait dengan tanah tersebut, dan pasti pemerintah akan selalu besama rakyat. Kalau ada pelanggaran hukum tentu diproses secara hukum, namun saya minta data pastinya ada berapa petani yang hidup disana. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelsaikan kasus tersebut,” tandasnya.

Setelah melakukan dialog masa aksi membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

loading...

LEAVE A REPLY