INSPEKTORAT AUDIT SPPD 14 ANGGOTA DPRD NTB

0
802
loading...
loading...

Mataram, GaungNTB – Inspektorat Nusa Tenggara Barat merencanakan akan melakukan audit khusus terhadap keluarnya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 14 orang anggota DPRD NTB.

“Dalam waktu dekat ini akan kita jadwalkan untuk melakukan pemeriksaan SPPD DPRD NTB,” kata Inspektur Inspektorat NTB M Agus Patria di Mataram, Jumat (3/6).

Ia menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum bisa memutuskan apakah ada penyimpangan atau tidak atas kepergian 14 anggota DPRD NTB itu menemui Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Khalid di Jakarta.

Karena, diakui Patria, inspektorat harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terlebih dahulu, seperti apakah alokasi dana itu dipergunakan dan untuk apa saja.

“Saat ini kita belum bisa menyimpulkan sebelum ada hasil audit,” ujarnya.

Meski demikian, lanjut Patria, pihaknya akan berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Dalam artian tidak akan pandang bulu, apabila memang SPPD tersebut melanggar aturan, maka kerugian daerah harus dikembalikan.

“Kalau ada aturan yang dilanggar, kami akan tindak, sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Patria.

Sementara, Sekretaris DPRD NTB H Ashari mengatakan tidak ingin terlalu jauh mengomentari SPPD itu, mengingat keberangkatan 14 anggota DPRD tersebut sudah menjadi keputusan pimpinan DPRD.

Bahkan, ia menegaskan dalam perjalanan anggota DPRD itu, tidak ada satu pun aturan yang di langgar. Bahkan Ashari balik mempertanyakan dasar hukum Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyimpulkan ada pelanggaran hukum soal perjalanan anggota DPRD ke Jakarta.

“Keberangkatan anggota DPRD itu diputuskan dalam rapat pimpinan. Jadi dari mana mereka bisa segampang itu menyimpulkan ada pelanggaran,” ucap Ashari.

Aktivis Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Ramli sebelumnya meminta kepada aparat penegak hukum mengusut kasus SPPD anggota DPRD itu. Karena ia menilai ada kesan kegiatan itu hanya jalan-jalan dan menghamburkan uang rakyat.

Bahkan, pihaknya tidak habis pikir para wakil rakyat berangkat ramai-ramai hanya untuk menemui Nurdin Khalid selaku Ketua Harian DPP Golkar di luar tugas dan fungsi lembaga DPRD.

“Kalau pun pergi menemui, mestinya cukup dilakukan oleh pimpinan DPRD, tetapi kenapa harus melibatkan semua fraksi. Karena mereka pergi menggunakan uang rakyat bukan uang pribadi dari anggota DPRD, sehingga meski itu di dasari kesepakatan, tetapi itu sudah tidak pantas,” katanya.(Ant/Nur Imansyah)

loading...

LEAVE A REPLY