Honorer Tanpa THR

0
1168
loading...
loading...

Jakarta, Gaung NTB – Kabar gembira bagi Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah memastikan aturan gaji ke-13 dan 14 (tunjangan hari raya/THR) PNS, menjadi kebijakan pemerintah pusat. Lantaran itu, pengalokasian dananya tak perlu peraturan daerah (perda) lagi.

“Pencairan di daerah akan mengikuti aturan yang dikeluarkan pusat. Yang jelas, kemenkeu lebih tau teknis anggarannya,” ujar Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Apararur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (14/6).

Pembayaran THR masih menunggu rancangan peraturan pemerintah (RPP). Hanya saja, kata Herman, kemungkinan gaji ke-14 cair seminggu sebelum (H-7) Lebaran. Sedangkan gaji ke-13, realisasinya Juli mendatang. “Untuk PNS pusat menggunakan APBN. Sementara untuk PNS daerah dianggarkan dalam APBD. Sumbernya DAU (Dana Alokasi Umum),” ujarnya.

Deputi SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmadja mengungkapkan hal serupa. “Sekarang tinggal payung hukum,” ujarnya. Dikatakan, pola pembagian yakni THR atau gaji ke-14 diberikan Juni 2016. Akan diterima oleh seluruh PNS, TNI, Polri, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga Menteri. “Saat rapat terakhir, disepakati bahwa pembayaran gaji ke-13 dan THR tidak dibayar sekaligus.”

Lanjutnya, ketentuan mengenai gaji ke-13 dan THR tersebut dituangkan dalam dua Peraturan Pemerintah (PP). “Saat ini RPP-nya sudah selesai diharmonisasi, dan sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk selanjutnya ditandatangani Presiden,” terang Setiawan.

Lalu gaji ke-13 baru akan diberikan bulan Juli. Alasannya kata Setiawan, dikarenakan kondisi keuangan negara. Dijelaskan, gaji ke-13 sebesar penghasilan sebulan pada bulan Juni 2016. Untuk PNS, anggota TNI/Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum dan tunjangan kinerja. Sedangkan bagi pejabat negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan.
Adapun untuk THR, akan diberikan sebesar gaji pokok. “Namun THR untuk penerima pensiun/tunjangan hanya 50% dari pensiun pokok/tunjangan,” jelas Setiawan. (Ant)

loading...

LEAVE A REPLY