Anggota Dewan Sorot Kegiatan PT Bumi Agung dan Pasar Modern di Sumbawa

0
993
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Keberadaan kegiatan PT Bumi Agung, di Kecamatan Alas mendapat sorotan dari anggota DPRD Sumbawa, karena dinilai perusahaan itu telah melakukan ekploitasi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah tersebut secara besar-besaran.

Seperti disampaikan Salamuddin Maula anggora Fraksi Bintang Keadilan, dalam instrupsinya pada Sidang Paripurna DPRD Sumbawa yang berlangsung, Senin (13/06) , menyampaikan bahwa sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah, bahwa telah terjadi ‘perampokan’ terhadap SDA di Buin Baru Kecamatan Alas, aksi tersebut katanya berimbas terhadap pengerusakan lingkugan.

Terkait dengan masalah pengrusakan lingkungan ini jelas Jalo—sapaan akrab Salamuddin Maula, telah dilaporkan kepada kepolisian setahun yang lalu, namun tidak ada tindaklanjutnya sampai saat ini.

Oleh karena itu Jalo berharap kepada Pemerintah Daerah sekarang ini agar berhati-hati dalam mengeluarkan izin atau rekomendasi terhadap perusahaan seperti itu, karena aktifitas perusahaan itu hanya ingin mengambil keuntungan dengan modus normaliassi sungai, padahal kegiatan mereka melakukan ekploitasi besar-besar terhadap sumber daya alam di desa tersebut.

Selain itu Jalo , juga menyorot keberadaan pasar berjejaring atau pasar modern seperti Alfamart dan Indomart, karena keberadaan pasar modern tersebut dinilai akan mengganggu usaha dan perekonomian masyarakat lokal, karena pasar modern tersebut keberadaannya hampir di setiap gang.

Padahal kata Jalo, Komisi II sebagai komisi teknis sebelumnya telah menggelar hearing dengan melibatkan SKPD terkait, untuk membahas keberadaan pasar modern tersebut dan telah mengeluarkan rekomendasi agar kedua pasar modern yang ada di Sumbawa tersebut ditinjau kembali keberadaannya.

Selain itu dia juga menginformasikan bahwa sekarang ini Komisi II sedang menginisiasi Ranperda tentang masalah tersebut, namun yang terjadi sekarang ini katanya, sepertinya terjadi adu cepat antara pemerintah daerah melalui KPPT menerbitkan izin dengan lahirnya Ranperda tersebut.

Oleh karena itu Jalo, meminta kepada Pemda Sumbawa agar menghentikan sementara pemberian izin terhadap pasar modern tersebut, karena akan merusak tatanan ekonomi masyarakat.“Untuk mencapai Sumbawa Hebat dan Bermarbatat itu pemerintah harus peka dalam menetukan kebijakan kedepan,” harapnya.

Ditambahkan Berlian Rayes dari Fraksi Golkar, yang juga melakukan interupsi , bahwa rekomendasi Komisi II saat itu diambil setelah melalui hearing dengan KPPT, Diskoperindag dan sejumlah komponen masyarakat.

Adapun isi rekomendasi tersebut jelas Berlian Rayes, yakni meninjau ulang penerbitan izin pasar modern tersebut, kemudian disepakati untuk dilakukan moratorium pemberian izin terhadap pasar modern tersebut dan diminta untuk melakukan pengkajian terhadap keberadaan pasar modern terhadap perekonomian masyarakat lokal dan juga dampak sosialnya.

Karena menurut Berlian, keberadaan pasar modern tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat, ketika keberadaan pasar itu muncul di setiap gang.

loading...

LEAVE A REPLY