Sengketa Eks Tanah Amat Ode dengan Kodim 1607, Warga Pekat Tolak Berdamai

0
1006
loading...
loading...

Sumbawa Besar, Gaung NTB – Proses sengketa lahan eks pasar kecil (amat ode’) yang berlokasi di Lingkungan Surya Bhakti Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa, di Pengadilan Negeri Sumbawa, akan semakin panjang. Pasalnya 13 orang warga setempat selaku penggugat melalui kuasa hukumnya Herry Saptoaji SH, menolak untuk berdamai dengan para tergugat (Dandim 1607 Sumbawa, Danrem 162 Wirabhakti, Pangdam IX Udayana, Kasat TNI-AD, Panglima TNI, dan BPN Sumbawa) saat dimediasi hakim mediator, Agus Supriyono SH.

Sebelumnya lahan seluas 2.532 M2 yang terletak di RT 03 RW 06 Surya Bhakti Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa ini sudah puluhan tahun ditempati warga. Namun belakangan lahan itu diklaim sebagai milik TNI yang dibuktikan dengan sertifikat. Warga pun diminta untuk mengosongkan lahan itu, sehingga muncul reaksi dengan melakukan gugatan terhadap Dandim Sumbawa.

Herry Saptoaji SH yang ditemui kemarin, mengaku proses mediasi tidak menemui kata sepakat. Karenanya majelis hakim melanjutkan proses persidangan pada Senin (5/5) mendatang, dengan agenda memberikan kesempatan kepada para penggugat membacakan gugatan perdatanya. Menurut Herry, sebidang tanah darat (pekarangan) yang dijadikan tempat usaha dan atau tempat tinggal para penggugat ini diakui secara sepihak dan melawan hukum oleh para tergugat sebagai hak miliknya yang berasal dari tanah eks KNIL (Kolonial Belanda) yang telah dikuasai sejak Tahun 1950 hingga dikeluarkannya izin hak pakai oleh BPN Tahun 2006 lalu. Padahal kenyataannya tanah obyek sengketa Amat Ode itu merupakan tanah negara yang telah ditempati oleh belasan warga Pekat sejak Tahun 1968 lalu atas seizin pengelola pasar ketika itu bernama L Mala.
Sedangkan sebagiannya lagi berupa kios-kios di depan Jalan DR Soetomo ditempati oleh 6 orang penggugat berdasarkan proses jual beli dari beberapa pihak yang telah menempati dan/atau memiliki sebelumnya. Di samping itu keberadaan lokasi tanah eks pasar kecil tersebut berbatasan langsung dengan Daerah Aliran Sungai (DAS), maka perjalanan waktu sebagian besar tanahnya telah musnah tergerus arus sungai yang sering terjadi setiap tahunnya. Karena itu lokasi tanah eks Amat Ode itu tidak difungsikan lagi sebagai pasar, namun para penggugat tetap menempatinya meski dalam keadaan yang memprihatinkan.

Sekitar pertengahan 1970-an dilakukan reklamasi oleh pemerintah dengan membuat tanggul pengaman berupa bronjong di sepanjang sepadan sungai guna menghindari longsor dan erosi yang akan terjadi secara berkelanjutan. Sejak saat itulah para penggugat melakukan perataan dengan timbunan batu-batu dan tanah material yang berasal dari endapan sedimentasi sungai hingga tanah tersebut seperti sekarang ini. “Saya akan ungkap semua yang terjadi pada persidangan seminggu mendatang,” pungkas Herry.

loading...

LEAVE A REPLY