Polres KSB Ungkap Indikasi Penyimpangan Proyek Revitalisasi Pasar Taliwang

0
2694
loading...
loading...

Taliwang, Gaung NTB – Polres Kabupaten Sumbawa Barat, mengungkap sejumlah indikasi penyimpangan terhadap program Bansos dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk revitalisasi Pasar Tradisional di Taliwang, yang dilaksanakan oleh KUD Kota Baru Taliwang.

Sesuai SK PPK Kemenkop dan UMKM No. 98/Kep/PPK/De.4/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013, dana untuk revitalisasi ini sebesar Rp 900 juta dan digunakan untuk membangun 2 los, 20 unit kios dan 2 kamar mandi/WC.

Menurut Kapolres setempat, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK, MSi, indikasi penyimpangan adalah seharusnya proposal dilengkapi dengan persyaratan gambar perencanaan untuk pasar yang ada di Taliwang. Tetapi yang digunakan copy paste perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa Besar.

Setelah dana diterima terangnya, baru dilakukan perubahan yang tadinya atap menggunakan kerangka baja ringan diubah menjadi kerangka besi siku later L ukuran 50,5. Namun, kenyataan dilapangan berubah menjadi 50,3.

Penyimpangan lainnya, pengerjaan kerangka atap dikerjakan oleh tenaga yang tidak memenuhi kualifikasi, kemampuan dan sertifikasi. Kemudian ada juga perencanaan dan gambarnya menggunakan jasa CV Mega Cipta Konsultan. Tapi, setelah dikonfirmasi dengan pihak perwakilan CV Mega Cipta Konsultan, ternyata perusahaan tersebut tidak pernah dipesan ataupun digunakan untuk merencanakan pembangunan revitalisasi pasar
trasisional Taliwang.

Selain itu, ada juga pemalsuan tanda tangan Direktur CV Mega Cipta Konsultan dan Plt Kabid Cipta Karya (Dinas PU), Arif Rahman. Petunjuk tekhnisnya pasar tersebut bisa dikerjakan secara swakelola oleh KUD Kota Baru. Namun, kenyataannya hanya dikerjakan oleh tiga orang, Irwansyah (Ketua KUD), Zainul Amri (Kepala UPT Pasar Taliwang) dan Suprianto (Konsultan), sementara Zainul Amri dan Suprianto tidak termasuk dalam anggota KUD Kota Baru.

Indikasi lainnya juga, dokumen pekerjaan tersebut, Suprianto sebagai konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas dan sebagai pelaksana (merangkap 3 jabatan), sementara aturannya berdasarkan Perpres No 75 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa antara perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan tidak boleh dirangkap oleh satu penyedia/rekanan. “Artinya disini telah terjadi monopoli pada pengerjaan proyek revitalisasi pasar Taliwang.,” tandas Kapolres.

Lebih lanjut AKBP Teddy—sapaan akrabnya, memaparkan dalam buku petunjuk tekhnis dan buku panduan sosialisasi, dijelaskan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 hari kalender sejak diterimanya dana bantuan tersebut tanggal 16 Mei 2013 dan harus sudah rampung 14 Agustus 2013, tapi ternyata baru selesai akhir desember 2013.
Untuk mengungkap indikasi penyimpangan proyek reviltasisasi Pasar Tradisional Taliwang tersebut, sejauh ini polisi telah mengumpulkan dokumen-dokumen, proposal, permintaan keterangan kepada Irwansyah SPd (Ketua KUD), Mahmud Bin Yusuf (Bendahara), Armayadi (Sekretaris), Hasanuddin Icad (Mantan Bendahara), Aryati Sri Utami Sip (Kabid Koperasi), Drs Alwi (Mantan Kadis Perindagkop, Mukhlisin (Kepala Perwakilin CV Mega Cipta Konsultan), Arif Rahman (Plt Kabid Cipta Karya- Dinas PU), Abdillah (Pemilik UD Sahabat), Syawaluddin (Tkg Las – kuda kuda atap). “Kita juga akan berkoordinasi dan bersurat ke Asisten Sarpras Kemenkop dan UMKM untuk mengklarifikasi permasalahan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Pasar Taliwang, Zainul Amri, dengan tegas membantah apa yang disangkakan pihak Polres KSB terkait Bansos Revitalisasi Pasar Taliwang. Namun, Ia tak menapik keberadaannya untuk proses kegiatan tersebut murni karena ajakan Ketua Koperasi KUD Kota Baru, Irwansyah, dalam bentuk menyiapkan material berupa besi dan semen. “Itupun material yang saya beli sesuai dengan harga standar toko,” jelasnya. Disinggung soal copy paste gambar menurutnya, itu merupakan kewenangan Suprianto, selaku konsultan dan Irwansyah selaku ketua swakelola.

loading...

LEAVE A REPLY