Ir Musyafirin: “Tidak Cukup Waktu, DAK Pendidikan 2011 Dioptimalkan Tahun 2013”

0
771
loading...
loading...

Wawancara Khusus dengan Sekda KSB Terkait Kasus DAK Pendidikan 2011 – 2012

Ir Musyafirin: “Tidak Cukup Waktu, DAK Pendidikan 2011 Dioptimalkan Tahun 2013”

Dalam beberapa bulan terakhir, persoalan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2011 – 2012 di KSB menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Situasi semakin ramai, karena sejak satu bulan terakhir, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa turun tangan menyelidiki persoalan tersebut. Sejumlah pejabat terkait sudah dimintai keterangan oleh Kejaksaan terkait pengelolaan dana itu. Yang paling ramai dibicarakan dalam dua minggu terakhir adalah pemanggilan oleh Kejaksaan terhadap Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekteraris Daerah (Sekda) KSB, Ir W Musyafirin untuk dimintai keterangan. Benarkah dana bernilai total belasan miliar rupiah itu raib dari Kas Daerah dan digunakan untuk kepentingan pribadi pejabat tertentu ?.
Berikut petikan wawancana khusus Gaung NTB dengan Ir W Musyafirin.

***

Gaung NTB (Gaung) : “Selamat siang Pak Sekda, Apa kabar ?”
Ir Musyafirin (Sekda) : “Kabar baik, silahkan”.
Gaung : “Kabarnya Pak Sekda sudah dipanggil Kejaksaan terkait persoalan DAK 2011 – 2012 dan Pak Sekda tidak menghadiri panggilan tersebut. Boleh tahu alasan ketidakhadiran tersebut Pak ?”

Sekda : “Benar saya sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejaksaan dan sudah saya sampaikan bahwa ketidakhadiran itu karena adanya sejumlah agenda penting di daerah (KSB,red) yang tidak bisa ditinggalkan”. “Kami memberi akses seluas-luasnya untuk penyidik dalam persoalan ini, tidak ada yang ditutup-tutupi”. “Data-data dan keterangan yang dibutuhkan Kejaksaan juga sudah diberikan”.

Gaung : “Dalam beberapa pekan terakhir informasi mengenai pemanggilan Pak Sekda sebagai Koordinator TAPD menjadi pembicaraan hangat publik. Bagaimana tanggapan Pak Sekda soal ini ?”

Sekda : “Saya kira itu hak publik untuk membahas atau membicarakannya”. “Tetapi saya berharap mari kita hormati proses yang sedang berjalan, karena masalah ini sudah ditangani aparat hukum”. “Nanti proses hukum yang akan membuktikan benar tidaknya ada penyimpangan”. “Jadi Tidak fair juga kalau sekarang ada yang memvonis ada penyimpangan padahal informasi yang diketahui tentang masalah ini sangat terbatas dan prosesnya baru berjalan”.

Gaung : “Yang menjadi fokus penyelidikan Kejaksaan saat ini adalah DAK Pendidikan Tahun 2011 dan Tahun 2012, yang diduga raib dari Kas Daerah”. “Sebenarnya bagaimana kronologis pengelolaan dana tersebut di Kas daerah sendiri ?”. “Benarkah TAPD tidak cermat karena tidak menganggarkan di APBD 2011 (untuk DAK 2011,red) sehingga menimbulkan kerugian negara ?”.

Sekda : ”BPK dalam opini LHP-nya memang menyatakan TAPD tidak cermat sehingga pengelolaan DAK tersebut tidak optimal”. “Jadi dalam LHP itu, BPK merekomendasikan agar Kepala Daerah menegur TAPD dan meminta untuk dioptimalkan, itu sudah dilakukan”. “Apakah DAK 2011 sudah diusulkan penganggarannya pada APBD 2011 ?”. “Jawabannya sudah diusulkan dan anggaraannya tersedia pada APBD 2011 sesuai dengan PMK (Peraturan Menteri Keuangan,red) 216 tahun 2010 sebesar Rp.11.371.300.000,-“.

Gaung : “Lalu kenapa kegiatan DAK 2011 pada tahun 2011 tidak bisa direalisasikan sebesar Rp.8.233.470.908,74?”

Sekda : “Petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk belanja DAK 2011 baru diterbitkan pada bulan Agustus 2011”. “Penyesuaian belanja kegiatan DAK 2011 dilakukan sesuai juklak juknis tersebut pada APBDP 2011 yang ditetapkan pada tanggal 7 september 2011 yang terdiri dari belanja mutu sebesar Rp.4.622.532.000,- dan belanja fisik sebesar Rp.7.885.898.000,-“. “Kenapa belanja fisik DAK pendidikan 2011 tidak dapat direalisasikan, karena berdasarkan dokumen perencanaannya tidak cukup waktu pelaksanaanya hingga tahun anggaran 2011 berakhir”. “Yang tidak dapat direalisasikan itu sebagian belanja mutu, karena keterbatasan sumberdaya manusia dinas DIKBUDPORA dalam menetapkan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri (HPS)”.
Gaung : “Kenapa penerimaan DAK pendidikan tahun 2011 dari Kementerian Keuangan dapat terealisasi 100% sedangkan realisasi fisik pekerjaan DAK pendidikan tidak tuntas?”

Sekda : “Sesuai dengan PMK 160 tahun 2011 pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 bagi daerah yang belum melaksanakan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011”.

Gaung : “Lalu kenapa sisa DAK pendidikan 2011 tidak dioptimalkan pada APBD tahun 2012?”

Sekda : “Proses pembahasan APBD 2012 dimulai pada bulan September 2011 sampai Desember 2011, sementara finalisasi realisasi DAK 2011 pada 31 Desember 2011”. “Selain itu, Permendagri Nomor 22 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota/desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut tidak cukup waktu sampai dengan akhir tahun anggaran 2012”.

Gaung : “Kapan sisa DAK pendidikan 2011 dioptimalisasikan?”

Sekda : “Karena alasan-alasan tadi, sisa DAK pendidikan 2011 akhirnya dioptimalisasi pada APBD 2013”.(bersambung/Gte)

loading...

LEAVE A REPLY